Pekanbaru — 21 Oktober 2025 : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, meresmikan 1.862 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tersebar di seluruh desa di Provinsi Riau. Peresmian berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit Gubernuran Riau, Jalan Diponegoro No.20, Pekanbaru, Selasa (21/10/2025).
Dalam sambutannya, Menteri Supratman menjelaskan bahwa kehadiran Posbakum menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan hingga ke pelosok negeri.
“Posbakum ini bukan sekadar tempat konsultasi hukum, tetapi juga pusat penyelesaian sengketa secara damai dan berkeadilan. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara bagi rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyelesaian berbagai persoalan hukum seperti konflik agraria, sengketa lahan, perceraian, warisan, hingga perkara pidana ringan dapat diselesaikan langsung di tingkat Posbakum tanpa perlu melalui proses pengadilan yang panjang. Menurutnya, langkah ini akan mempercepat penyelesaian perkara dan sekaligus mengurangi beban sistem peradilan formal di Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum Wilayah Riau juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan 13 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Riau sebagai bentuk sinergi antara dunia akademik dan lembaga hukum.
Salah satu perguruan tinggi yang turut menandatangani kerja sama strategis ini adalah Universitas Dumai, yang menjadi universitas pertama di wilayah Riau Pesisir dengan fakultas hukum aktif.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Rektor Universitas Dumai, Dr. Ir. Muhardi, S.Kom., M.Kom., IPM, bersama Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan.
Rektor Dr. Muhardi menegaskan komitmen Universitas Dumai untuk berperan aktif dalam program nasional tersebut.
“Universitas Dumai siap berkontribusi melalui kegiatan penyuluhan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, terutama dalam mendukung Posbakum agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa,” ujarnya.
Kehadiran Universitas Dumai dalam penandatanganan MoU ini menunjukkan dukungan penuh dunia pendidikan terhadap upaya pemerataan akses bantuan hukum dan keadilan sosial di tingkat akar rumput. [ir/bromaskerma]
