DUMAI – Dunia pendidikan hukum di Dumai mulai “bergerak”! Senin, 2 Juni 2025, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dumai, Benny Akbar, SH., MH., M.IP, CLA, bersama jajaran Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum, secara resmi mengguncang suasana Pengadilan Negeri Kelas 1A Dumai. Mereka tak sekadar datang bersilaturahmi, tapi membawa misi besar: memperkenalkan dan membesarkan Prodi Hukum yang baru berusia 2 tahun dan siap tampil beda!
Kedatangan mereka disambut langsung oleh Ketua PN Dumai, Effendi, SH, dalam pertemuan hangat tapi sarat makna. Di tengah sistem hukum yang terus berkembang, langkah ini menjadi isyarat kuat bahwa Universitas Dumai tak ingin hanya jadi penonton, tapi ingin menjadi pemain utama dalam mencetak intelektual hukum masa depan.
Pertemuan ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini adalah strategi awal membangun kredibilitas akademik dan relasi kelembagaan antara institusi pendidikan hukum yang masih muda dengan lembaga peradilan yang punya wewenang tinggi di wilayah tersebut.
“Program Studi Hukum Universitas Dumai baru berdiri 6 Juni 2023. Usianya memang masih seumur jagung, tapi komitmen dan semangat kami untuk membesarkannya sudah menyala-nyala,” tegas Benny Akbar dengan nada optimistis.
Audiensi berlangsung di Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Dumai, Senin pagi, 2 Juni 2025. Lokasi ini bukan dipilih sembarangan, karena simbol kekuasaan kehakiman tersebut diharapkan menjadi mitra kunci dalam proses penguatan akademik dan karakter mahasiswa hukum Universitas Dumai.
Hadir dalam pertemuan ini:
- Benny Akbar, SH., MH., M.IP, CLA – Dekan Fakultas Hukum Universitas Dumai,
- Ketua Pengadilan Negeri Dumai, Effendi, SH,
- Jajaran Pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum.
Mereka datang membawa semangat perubahan, representasi sinergi antargenerasi: dari praktisi senior kepada calon pemikir hukum masa depan.
Karena tanpa jejaring dan pengalaman praktikal, pendidikan hukum bisa kehilangan relevansinya. Benny Akbar menyadari betul hal ini. “Kami perlu tunjuk ajar langsung dari Ketua PN, sebagai garda depan peradilan. Mahasiswa perlu melihat hukum bekerja secara nyata, tidak hanya dari buku,” jelasnya.
Ia menyebut audiensi ini sebagai langkah taktis, bukan simbolis, untuk memulai revolusi sunyi dalam pendidikan hukum di kota industri ini.
Hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk:
- MoU formal antara FH Universitas Dumai dan PN Dumai,
- Program magang dan pengamatan sidang untuk mahasiswa hukum,
- Kegiatan simulasi peradilan semu (moot court) bersama praktisi,
- Hingga kuliah umum dari para hakim yang akan membekali mahasiswa dengan perspektif langsung dari lapangan.
Langkah berani Fakultas Hukum Universitas Dumai ini adalah isyarat kuat bahwa transformasi pendidikan hukum sedang dimulai dari pinggiran, dari Dumai. Dengan jaringan strategis dan kemauan besar, bukan tak mungkin Dumai akan melahirkan para ahli hukum yang siap bersaing di level nasional.
“Kami memang muda, tapi kami serius. Dan hari ini, pintu Pengadilan sudah terbuka untuk kami,” tutup Benny Akbar. [ir/bromaskerma]
